Pendataan Aset Banten

PEMPROV BANTEN SEGERA SELESAIKAN PENDATAAN ASET

---

SERANG – Pemerintah Provinsi Banten akan segera menyelesaikan proses pendataan dan administrasi aset milik pemprov, termasuk aset-aset yang baru diserahkanterimakan dari Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Hj.Ratu Atut Chosiyah saat ditemui wartawan di kediamannya Jl Bhayangkara 51, usai bertemu dengan Kepala Dinas Perlengkapan Setda Provinsi Banten Agus Randil dan mantan Kepala Biro Perlengkapan yang kini Kepala Dinas Peridustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Banten, Iya Sukiya, Rabu (21/3).

“Kita akan segera selesaikan pendataan aset kita,” terang Atut.

Dalam kesempatan itu, Atut sempat menjelaskan perihal aset berupa kendaraan bermotor yang hilang. “Bedasarkan data, ada 15 kendaraan yang hilang dan 3 di antaranya adalah mobil dinas,” ungkap Atut.

Disebutkan, 3 kendaraan yang hilang tersebut yakni, 1 unit kendaraan milik Biro Kesejahteraan Rakyat yang hilang tahun 2001, 1 unit milik Badan Kesbang Linmas juga hilang tahun 2001, dan 1 unit milik Biro Umum yang hilang awal tahun 2007 lalu. “Meski begitu, secara materiil pemprov Banten tidak mengalami kerugian, karena ada asuransi,” tegas Atut.

Terkait aset yang hilang tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah menugaskan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dan Perbendaharaan (TPTGRP) untuk menanganinya. “Tetap ada sanksi bagi pemakai kendaraan itu,” imbuh Atut.

Sementara itu, terkait aset senilai Rp 500 miliar yang sempat diungkap Komisi II DPRD Banten, Kepala Biro Perlengkapan Agus Randil menjelaskan, pasca penyerahan aset dari Jawa Barat, baik berupa lahan dan situ, diakui sebagian masih belum tersertifikasi. “Tapi ada beberapa yang sudah disertifikasi dan nilainya tidak sampai Rp 500 miliar,” kata Agus.

Desakan untuk segera menyelesaikan pendataan aset daerah disampaikan Komisi I DPRD Banten. Kita beri waktu satu bulan kepada Biro Perlengkapan untuk menyelesaikan pendataan semua aset daerah Banten, kata anggota Komisi I DPRD Banten Bambang Sudarmadi, Rabu (21/3).

Sebelumnya, Selasa (20/3) lalu, Komisi I menggelar rapat kerja dengan Biro Perlengkapan dan Bawasda Provinsi Banten, membahas tentang asset daerah.